RESUME ASP (Akuntansi Sektor Publik)

Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi Sektor Publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain-lain.

Perbedaan tujuan organisasi tersebut menyebabkan bentuk pelaporanya berbeda karena akuntabilitas yang dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.

Mata ajar Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik,  standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansi sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik membahas tentang anggaran, pengendalian manajemen dan penilaian kinerja.

Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:

• Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
• Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
• Inovasi teknologi (Technology Inovation).

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah:

1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional

2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

Transparasi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas publik

                Adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepeda pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 

Akuntabilitas menurut lembaga administrasi negara : 

1.       Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakanakan secara periodik.

2.       Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas, pada laporan pertanggung jawaban , tetapi mencangkup juga praktik-praktik kemudahan si pemberi mendapatkan informasi.

Hak dasar public :

• Hak untuk mengetahui
•  Hak untuk diberi informasi 
•   Hak untuk didengar aspirasinya

Perkembangan akuntansi sektor publik (kepemerintahan)

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia – Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan.

Penyusunan standart akuntansi pemerintahan (SAP)

ü  Mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional.

ü  Mengadaptasi international public sector accounting standart yang diterbitkan oleh international federation of accountant.

ü  Mengadaptasi berarti, pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, tetapi disesuaikan dengan kondisi indonesia.

ü  Dinyatakan dalam bentuk pernyataan standart akuntansi pemerintahan (PSAP).

ü  Pernyataan standart akuntansi pemerintahan tersebut disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada kerangka konseptual standart akuntansi pemerintahan.

        Empat dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik :

  a.      Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akutabilitas hokum terkait dengan kepatuhan terhadap hokum dan perauran lain yang disyaratkan bagi sumber dana publik.

  b.      Akuntabilitas proses.

Kecukupan SIA, SIM dan prosedur administrasi.

  c.      Akuntabilitas program.

Terkait dengan pertimbangan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

dd.    Akuntabilitas kebijakan.

Terkait dengan kebijakan=kebijakan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance

            Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan pulik.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikannya lebih pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam  pengelolaan  negara.

Karakteristik pelaksanaan Good Governance menurut UNDP :

a.      Participation

b.      Rule of Law

c.       Transparency

d.      Responsivness

e.       Consensus Orientation

f.        Equity

g.      Efficiency and Effectiveness

h.      Accountability

i.        Strategic Vision

Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sector public yaitu transparansi, akuntabilitas dan Value of money (Economy, efficiency and effectiveness).

AKUNTANSI ORGANISASI NON PROFIT (Bukan Pemerintah)

Informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan organisasi nirlaba/non profit :

•   Jumlah dan sifat aktifa, kewajiban, serta aktiva bersih organisasi. 
• Pengaruh peristiwa atau transaksi terhadap jumlah dan sifat aktiva bersih organisasi. 
•  Jenis dan jumlah sumberdaya organisasi yang masuk dan keluar  dalam suatu periode tertentu.
• Usaha jasa organisasi

Laporan Keuangan yang harus disusun Organisasi non profit – Bukan Pemerintahan ( Berdasarkan PSAK No.45)

1. Laporan Posisi Keuangan
   Menyediakan informasi tentang aktiva , kewajiban dan aktiva bersih organisasi

2. Laporan Aktivitas
   Menyediakan informasi tentang : Pendapatan dan beban sehubungan dengan aktivitas organisasi selama periode tertentu ; pengaruh transaksi atau peristiwa lain terhadap jumlah dan sifat aktiva bersih (Aktiva Bersih Tidak Terikat , Terikat Temporer, Terikat Permanen)

3. Laporan Arus Kas
   Menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas organisasi dalam satu perioda tertentu

4. Catatan Atas Laporan Keuangan
   Menyediakan penjelasan yang lebih rinci atas laporan keuangan , serta informasi lain yang relevan

 Pengklasifikasian Aktiva Bersih

Aktiva bersih organisasi nirlaba yang disajikan dalam laporan posisi keuangan harus dalam laporan posisi keuangan harus diklasifikasikan ke dalam :

- Aktiva bersih tidak terikat

- Aktiva Bersih Terikat Temporer

- Aktiva Bersih Terikat Permanen

Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas organisasi nirlaba harus disajikan sesuai dengan PSAK No.2 tentang “Laporan Arus Kas”

Arus Kas organisasi nirlaba harus dikelompokkan dalam :

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

            Contoh – contoh tentang bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba :

§  Laporan posisi keuangan

§  Laporan aktivitas

§  Laporan arus kas

§  Catatn atas laporan keuanagan